Verifikator RKT RB Kemenkumham Babel Raih Penghargaan dari Inspektur Jenderal

Pangkalpinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung raih penghargaan dari Inspektur Jenderal Kemenkumham RI. Penghargaan tersebut karena Kanwil Kemenkumham Babel telah menginput pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) sebesar 100 persen, pada periode B01-B09 .
Penghargaan diserahkan langsung oleh Irjen Kemenkumham Razilu kepada Pra Pitriyani selaku verifikator dan operator E-RB pada Kanwil Kemenkumham Babel pada acara  pembukaan kegiatan monitoring dan evaluasi kelengkapan data dukung Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi (RB) Kemenkumham yang digelar di Hotel Harper Yogyakarta, Selasa (5/12).

Membuka kegiatan, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Razilu menyampaikan pembangunan Reformasi Birokrasi harus dilakukan secara berlanjut dan konsisten agar ada perubahan nilai dan budaya kerja yang berhasil. Reformasi Birokrasi harus menyentuh segala sendi kehidupan, sehingga menciptakan birokrasi profesional yang dapat menjadi pondasi bangsa agar Indonesia tidak tertinggal dengan negara lain.
Menurut  Razilu, bahwa  Road Map (Peta Jalan) Reformasi Birokrasi sesuai  Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi (RB) 2020-2024, diterapkan sistem double track, yaitu RB General dan RB Tematik. 
RB General bertujuan untuk memperbaiki sistem dan tata kelola internal instansi pemerintah. Sementara RB Tematik menargetkan percepatan penyelesaian isu nasional, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan administrasi pemerintah.
Razilu menyebutkan, tahun 2023 Kemenkumham memiliki target nilai indeks RB yaitu 85 dengan predikat sangat baik.
”Untuk itu Perbaiki strategi dan jaga komitmen untuk  lebih profesional, beradaptasi dengan baik, berikan pelayanan yang prima, dan jadikan RKT RB agar  berikan solusi terhadap masalah yang terjadi, " ujar Razilu.

Baca juga: Ahmad Doli: Semua Peraturan Perundang-undangan Alas Hukumnya Harus UUD 1945

Inspektur Wilayah 2 Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI Lilik Sujandi menyampaikan bahwa penerapan sasaran RB 2023 Kemenkumham RI meliputi 3 tahap, yaitu
1. Tata Kelola Pemerintahaan Digital yang efektif, lincah dan kolaboratif
2. Budaya Birokrasi BerAkhlak dengan ASN yang Profesional
3. Sasaran RB Tematik.

Kakanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto berharap apresiasi dari Irjen Kemenkumham tersebut dapat memberikan semangat bagi jajarannnya  untuk terus  meningkatkan kinerja. 

Baca juga: Ketua KNPI Apresiasi Polri Dalam Penetapan Tersangka Ujaran Kebencian Ferdinand

Hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Menkumham Bidang RB (Asep Kurnia), Staf Ahli Bidang Ekonomi (Lucky Agung), Staf Khusus Menteri (Krismono), Sekretaris Ditjen KI (Sucipto), Auditor ahli Utama (Budi), serta pengelola RB di lingkungan Kemenkumham. 

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (Harun Sulianto), Kepala Divisi Administrasi (Muslim Alibar), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kunrat Kasmiri), Kepala Divisi Keimigrasian (Doni Alfisyahrin), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Fajar Sulaeman Taman), Kepala Bagian Program dan Humas (Sugeng Krisdwiyanto), Kepala Bidang Zinfokim (Darori), dan Kepala Bidang HAM (Suherman), turut mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari Balai Pengayoman Kantor Wilayah Babel.

Baca juga: Taufik Basari: Keadilan Restoratif Harus Diterapkan Sesuai Konsep yang Tepat